Pemerintah Diminta Perhatikan Perekonomian Warga Perbatasan

November 2nd, 2012 | Penulis : admin | Kategori : Berita Umum

AHMAD-FARHAN-HAMID-1
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid mengatakan, selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga perlu memperhatikan perekonomian masyarakat di perbatasan.

“Kalau kemiskinan terus melanda masyarakat di perbatasan, maka rasa bangga terhadap warga Indonesia akan luntur. Itu mahal sekali harganya. Yang perlu dijaga adalah kekerasan di antara warga dan kehilangan rasa nasionalisme,” kata Farhan yang juga sebagai Ketua Delegasi MPR saat melakukan kunjungan di Motaain, Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, Selasa.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN itu mengatakan, MPR memiliki kepentingan agar semua elemen yang mengurusi masalah ini perlu diberikan peringatan agar berhati-hati.

“Jangan biarkan rasa nasionalisme hilang karena keutuhan sebagai bangsa akan terganggu,” kata Farhan.

Menurut dia, daerah Motaain dan wilayah perbatasan lainnya memiliki potensi perekonomian, namun perlu upaya untuk mengidentifikasi dan menggarapnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Badan Nasional Pengeloa Perbatasan (BNPP) untuk sungguh-sungguh mengerjakan hal itu.

“Mungkin BNPP tidak hanya sekedar koordinasi dengan lembaga/instansi yang lain, tetapi perlu juga eksekusi,” ujarnya.

Ia menilai pembangunan infrastruktur di perbatasan sudah cukup baik, namun di sejumlah perbatasan masih perlu disempurnakan, seperti pelayanan masyarakat NTT untuk pergi ke Timor Leste atau sebaliknya perlu konsolidasi lebih baik.

“MPR tidak akan meminta kementerian terkait untuk memperbaiki infrastruktur karena bukan kewenangan kita. Paling tidak, pimpinan MPR bisik-bisik kepada presiden, pimpinan DPR, dan DPD bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan mereka perlu ambil bagian,” kata Farhan.

Sementara itu anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Josef A Nae Soi, mengatakan, seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, infrastruktur di perbatasan juga perlu ditingkatkan kembali agar tidak kalah dengan negara tetangga, seperti Timor Leste.

Infrastruktur yang perlu ditingkatkan antara lain pembangunan jalan, ketersediaan air bersih/air minum, sarana pendidikan, dan jaringan listrik.

“Kita juga akan memperbaiki terminal internasional Motaain, Atambua agar lebih baik kondisinya dan tidak kalah dengan negara tetangga,” kata anggota Komisi V DPR itu.

Di tempat yang sama, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, di NTT terdapat delapan kecamatan yang bersinggungan dengan wilayah perbatasan negara tetangga. Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena ketahanan di perbatasan diperlukan.

“Saya kira bisa dipahami, ketahanan itu merupakan salah satu aspek ekonomi agar hidup sejahtera. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, maka tidak akan tergoda untuk pindah ke negara lain,” katanya.

Ia menambahkan, perlu ada kerja sama dengan pihak terkait agar pasar-pasar di perbatasan yang selama ini tidak berjalan bisa digunakan kembali untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan.

“Saat ini, ada enam pasar yang berada di perbatasan yang tidak jalan. Tiga di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan tiga di Kabupaten Belu, seperti pasar Montaain,” katanya. (phs/Ant)

sumber:kalimantan-news.com


Leave a Reply

  • Website Terkait

  • Bagaimana kinerja Bappeda Kapuas Hulu saat ini?

    View Results
  • Statistik Pengunjung

    • 612747Total Pengunjung :
    • 408Pengunjung hari ini :
    • 546Pengunjung kemarin :
    • 5049Pengunjung minggu ini:
    • 8Pengunjung online:
  • Bappeda Kapuashulu © 2012 | All Rights Reserved.
    Website ini dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
    Presented by SMILE GROUP Yogyakarta