RPJMD


PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,


Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015;
Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoneisia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;

 



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011 – 2015.

 
 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
  4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
  5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja.
  6. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
  7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
  8. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
  9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
  10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
  11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

 

Pasal 2

  1. RPJM Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati.
  2. RPJM Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
    1. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun RKPD.
    2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

 

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam Renstra-SKPD.
 

Pasal 4

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bupati dalam menyusun Renstra-SKPD.
 

Pasal 5

Bupati berkewajiban melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten yang dituangkan dalam Renstra-SKPD di lingkungan Pemerintahan Daerah.
 

Pasal 6

RPJM Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupa kan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Desember 2011

BUPATI KAPUAS HULU,

 
 
 

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 17 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

 

Cap. / ttd

 

Ir. H. M. SUKRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19590922 198903 1 004

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012 NOMOR 2
  • Website Terkait

  • Bagaimana kinerja Bappeda Kapuas Hulu saat ini?

    View Results
  • Statistik Pengunjung

    • 612743Total Pengunjung :
    • 404Pengunjung hari ini :
    • 546Pengunjung kemarin :
    • 5045Pengunjung minggu ini:
    • 4Pengunjung online:
  • Bappeda Kapuashulu © 2012 | All Rights Reserved.
    Website ini dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
    Presented by SMILE GROUP Yogyakarta