RPJPD




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah ;
  2. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu ;
  3. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai penjabaran lebih lanjut pokok-pokok Rencana Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu untuk 20 (duapuluh) tahun kedepan mulai Tahun 2011 – 2031;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2011 – 2031;

 

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011 – 2031.

 

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

  1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
  5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi/ Badan/ Dinas/ Unit Kerja.
  6. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
  7. Perencanaan adalah  suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
  8. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
  9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
  10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
  15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
  16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

 

Pasal 2

  1. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2011 – 2031 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2031 yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah serta mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Barat ;
  2. RPJP Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
    1. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu ;
    2. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah ;
    3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);

 

Pasal 3

Bupati berkewajiban melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu.
 

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
 
 

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 15 Maret 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

 

TTD

 
A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 16 Maret 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

 

Cap./ ttd

 
Ir. H. MUHAMMAD SUKRI

Pembina Utama Muda
NIP. 19590922 198903 1 004

 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011 NOMOR 5

 

  • Website Terkait

  • Bagaimana kinerja Bappeda Kapuas Hulu saat ini?

    View Results
  • Statistik Pengunjung

    • 543863Total Pengunjung :
    • 460Pengunjung hari ini :
    • 531Pengunjung kemarin :
    • 4395Pengunjung minggu ini:
    • 4Pengunjung online:
  • Bappeda Kapuashulu © 2012 | All Rights Reserved.
    Website ini dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
    Presented by SMILE GROUP Yogyakarta